Legal Accountability of Public Officials for Abuse of Authority in Corruption Crimes
DOI:
https://doi.org/10.68166/jtj.v4i2.465Keywords:
Corruption, Abuse of authority, legal accountabilityAbstract
Abuse of authority by public officials is one of the legal problems that can be related to corruption. These acts need to be studied to distinguish administrative violations from corruption crimes. This study aims to analyze the abuse of authority and criminal law accountability against public officials. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that abuse of authority can be categorized as a criminal act of corruption if it meets the elements in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. In conclusion, criminal accountability must be based on proving the elements of criminal acts in order to create legal certainty and fair law enforcement.
Downloads
References
Aji, A. (2024). Analisis yuridis hukum pidana dan hukum administrasi dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif Critical Legal Studies.
Ayu, M. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 253.
Habibi, M. (2020). Independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Cepalo, 4(1), 41–54. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV Aliena Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
Manao, F. (2018). Penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 6.
Maya, A. (2021). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3), 991.
Putri, A. (2022). Penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Esensi Hukum, 4(2), 133.
Sahardian, I. (2020). Efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Kalabbirang Law Journal, 2(2), 79.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Wibowo, A. (2020). Penentu kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan). Jurnal Yuridis, 7(1), 122.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Terekam Jejak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
