The Convergence of Customary Sanctions and State Criminal Sanctions: An Analysis of Legal Certainty and Human Rights Protection
DOI:
https://doi.org/10.68166/jtj.v4i2.462Keywords:
customary sanctions, criminal sanctions, legal certainty, human rights, legal pluralismAbstract
Indonesia adheres to legal pluralism that places customary law side by side with national criminal law. The recognition of the law that lives in society in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) opens up a space for convergence between customary sanctions and state criminal sanctions, but at the same time raises the issue of legal certainty and potential human rights (HAM) violations. This study aims to analyze the form of convergence of the two types of sanctions, their implications for legal certainty, and the mechanism for human rights protection in their application. The research uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the analysis show that convergence is realized through the recognition of the principle of material legality, additional penalties in the form of fulfillment of customary obligations, as well as restrictions through Regional Regulations and human rights principles. Legal certainty can only be maintained if customary law is documented and formalized in local regulations, while human rights protection requires strict limits in the form of prohibition of sanctions that degrade dignity, the principle of ne bis in idem, and judicial supervision.
Downloads
References
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Radbruch, Gustav. “Five Minutes of Legal Philosophy (1945)”. Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 13–15.
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Terekam Jejak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
