Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Antara Pengakuan, Kepastian Hukum, Dan Keadilan

Abstract

Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya mencerminkan nilai, norma, dan rasa keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat. Namun, penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional serta mengkaji tantangan penerapannya berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan tokoh adat Lampung. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, mempertahankan identitas budaya, dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, penerapannya harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar pengakuan terhadap adat dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keadilan.