Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Relasi antara Asas Legalitas, Pluralisme Hukum, dan Keadilan Substantif

Abstract

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membuka ruang bagi norma adat dalam hukum pidana. Pengakuan ini juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, kesetaraan, kewenangan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini membahas hubungan asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif agar living law tidak menjadi dasar pemidanaan yang sulit diperkirakan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian UU Nomor 1 Tahun 2023, PP Nomor 55 Tahun 2025, prinsip negara hukum, serta literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa living law merupakan pengakuan terbatas yang memerlukan identifikasi norma, pengujian konstitusional, dan pembatasan sanksi. Rekonstruksinya mencakup penetapan norma secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan, pembuktian penerimaan norma oleh komunitas, larangan berlaku surut dan analogi yang merugikan terdakwa, serta pengujian berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Proporsionalitas sanksi dan dampaknya terhadap kelompok rentan juga harus diperhatikan. Melalui kerangka ini, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat dijalankan bersama dalam pengakuan norma yang hidup di masyarakat.