Penyelesaian Perkara Sebambangan (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Lampung dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berbasis Restorative Justice

Abstract

Sebambangan atau kawin lari merupakan salah satu tata cara menuju perkawinan pada masyarakat adat Lampung yang hingga kini masih kerap disalahpahami sebagai penculikan atau perampasan kemerdekaan perempuan. Kesenjangan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik adat yang sesungguhnya dibangun di atas asas kesepakatan, tanggung jawab keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara sebambangan menurut hukum adat Lampung serta menelaah implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang ditopang pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sebambangan dilaksanakan melalui rangkaian tahapan adat yang runtut, yakni peninggalan surat dan tengepik (uang peninggalan) oleh muli, pengamanan muli di bawah perlindungan keluarga mekhanai, pengiriman utusan adat melalui prosesi ngattak salah atau ngattak pengunduran senjato, musyawarah kedua keluarga, penetapan dau serta kewajiban adat, dan diakhiri dengan akad nikah beserta upacara adat. Struktur penyelesaian tersebut secara substansial memuat seluruh unsur pokok keadilan restoratif, yaitu partisipasi pelaku, korban, keluarga, dan komunitas; pemulihan kerugian dan kehormatan; serta reintegrasi sosial para pihak. Dengan berlakunya Pasal 2 dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026, mekanisme adat sebambangan memperoleh ruang normatif sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus menjadi model empiris bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, pengakuan tersebut harus dibatasi oleh Pancasila, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, khususnya dalam hal sebambangan melibatkan anak di bawah umur atau unsur paksaan.