Implementasi Sila Kedua dalam Kebijakan Publik

Abstract

Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” merupakan nilai fundamental yang memandu penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kebijakan publik yang berorientasi pada martabat manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi. Nilai kemanusiaan ini memberikan dasar moral bagi negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan nasional, sila kedua menjadi pedoman penting bagi pemerintah untuk menghindari praktik diskriminatif serta memastikan distribusi manfaat kebijakan secara merata. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik dapat memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kaelan, 2013; Rahman et al., 2021). Selain itu, pemikiran Hasan (2025) menekankan bahwa sila kedua harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan HAM dan pelayanan publik yang berkeadaban. Oleh karena itu, implementasi sila kedua memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan publik di Indonesia berjalan secara humanis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.