Menegakkan Supremasi Hukum: Analisis Hukum Pidana, Sistem Peradilan, dan Peran Penegak Hukum

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis penegakan hukum di Indonesia melalui tiga dimensi utama: landasan konseptual hukum pidana, mekanisme sistem peradilan pidana, dan peran aparat penegak hukum. Kajian ini didasarkan pada tiga karya Dr. Zainudin Hasan: Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Hukum Pidana memberikan landasan normatif dengan menekankan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana umum dan khusus, termasuk korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia. Lebih lanjut, Sistem Peradilan Pidana menguraikan keterkaitan antar subsistem peradilan pidana kepolisian, jaksa, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai jaringan terpadu dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia menyoroti dimensi praktis, yang mencakup tugas dan wewenang aparat penegak hukum serta isu-isu terkini seperti korupsi di dalam aparatur, pengaruh politik, rendahnya kepercayaan publik, dan tantangan di era digital.Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif ini, jelaslah bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud jika hukum pidana ditegakkan berdasarkan asas-asas keadilan, sistem peradilan bekerja secara sinergis, dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, analisis ini menekankan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, penguatan etika profesi penegak hukum, dan pengembangan sistem peradilan yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial di Indonesia.