Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia

Abstract

Prinsip negara hukum tidak dapat dipisahkan dari jaminan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi hambatan utama dalam perwujudan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat miskin. Melalui bantuan hukum, negara bertanggung jawab menjembatani kesenjangan tersebut. Artikel ini mengkaji secara kritis praktik bantuan hukum di Indonesia dengan menyoroti efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masih dihadapkan pada tantangan serius seperti keterbatasan anggaran, distribusi lembaga yang tidak merata, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Artikel ini merekomendasikan reformasi struktural dalam penyelenggaraan bantuan hukum sebagai prasyarat penting untuk menjamin keadilan yang inklusif.