Tindak Pidana Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum Agraria

Abstract

Sengketa pertanahan seringkali melibatkan tindak pidana seperti penguasaan tanah secara ilegal (illegal land occupation), pemalsuan sertifikat, kekerasan dalam penggusuran, atau korupsi dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana dalam sengketa pertanahan serta relevansinya dengan hukum agraria di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta peraturan turunannya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus seperti UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum agraria mengatur aspek perdata dan administratif, penegakan hukum pidana memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau pelanggaran hak asasi manusia. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara hukum agraria dan hukum pidana, termasuk tumpang tindih kewenangan institusi penegak hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi untuk meminimalisir konflik pertanahan secara efektif.