Dilema Satuan Polisi Pamong Praja: Keadilan Sosial Versus Kepatuhan Aturan dalam Penegakan Peraturan Daerah Berbasis Pancasila

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban sering kali menimbulkan dilema etis dan yuridis, terutama ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat rentan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penghuni kawasan informal. Penegakan Perda yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan legalitas formal tidak jarang mengesampingkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan menganalisis dilema penegakan Perda oleh Satpol PP dalam perspektif Pancasila serta merumuskan kerangka penertiban yang berkeadilan dan humanis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP merupakan prasyarat penting untuk menciptakan penegakan Perda yang legitim, akuntabel, dan berkelanjutan.