Eksaminasi Barang Bukti Digital sebagai Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013

Abstract

Sesuai dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang sebelumnya dianggap menghilangkan unsur "potensial loss" tetapi kemudian menimbulkan interpretasi baru bahwa kerugian negara harus "nyata" terjadi, bukan hanya "potensial". Sesuai pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang" , dimana dalam pelaksanaannya kerugian keuangan negara baru dapat dihitung apabila telah terpenuhinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana (fraud) dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam membuktikan fraud, keterangan para pihak tentu dirasa tidak cukup hal ini dikarenakan pihak yang bersekongkol tidak akan pernah ingin ataupun berniat untuk mengakui persekongkolan yang mereka lakukan. Disinlah peran digital forensik menjadi sangat krusial, dimana hampir pada saat ini semua orang mempergunakan media elektronik,media komunikasi elektronik dan data elektronik untuk melakukan pertukaran informasi dari satu pihak kepada pihak lain, namun tentu sebelum digital forensik dilakukan, yang paling harus dilakukan oleh pemeriksa adalam melakukan eksaminasi awal, guna mengetahui apakah barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara forensik digital memang memiliki muatan yang dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.