Metrologi Legal Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Lampung Barat

Abstract

Metrologi legal merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban pengukuran, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan metrologi legal di Kabupaten Lampung Barat, termasuk efektivitas pengawasan, tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban tera dan tera ulang, serta kendala yang dihadapi Unit Metrologi Legal (UML) dalam lima tahun terakhir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan petugas Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, observasi di pasar tradisional dan SPBU, serta telaah dokumen seperti DPA, laporan pengawasan, dan regulasi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metrologi legal di Lampung Barat belum optimal, ditandai dengan rendahnya persentase UTTP yang ditera (sekitar 8–10%), terbatasnya jumlah petugas, minimnya fasilitas operasional, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Kendala geografis wilayah yang luas dan akses sulit juga berdampak pada rendahnya cakupan pengawasan. Meski demikian, keberadaan UML sejak tahun 2020 dan program Metrologi Legal Keliling memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepatuhan pedagang, tersedianya layanan tera yang lebih dekat, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap akurasi transaksi perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sarana-prasarana metrologi, penambahan SDM penera, digitalisasi data UTTP, serta intensifikasi sosialisasi agar perlindungan konsumen di Lampung Barat dapat berjalan lebih efektif dan merata. Selain itu selama dua tahun terakhir hingga sekarang, UML Lampung Barat juga secara aktif melakukan pengawasan dan kegiatan tera di pasar tradisional, SPBU, dan Pertashop sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan serta menjamin ketertiban                ukur      di lapangan. Inisiatif ini membantu  meningkatkan kepastian ukuran dan perlindungan   konsumen   di   Kabupaten   Lampung   Barat.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas dan insfrastruktur metrologi, penambahan tenaga kerja penera, digitalisasi data UTTP, serta penguatan sosialisasi supaya perlindungan konsumen di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan lebih efisien dan merata.