Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan konsumen yang melakukan transaksi elektronik, serta bagaimana konsep perlindungan hukum pidana berperan dalam konteks ini. Transaksi elektronik yang terus berkembang menghadirkan kemudahan namun juga potensi risiko bagi konsumen. Melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 (UU No. 8) Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan menteri terkait perdagangan elektronik, penelitian ini mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang ada, termasuk hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi relevansi dan implementasi konsep perlindungan hukum pidana dalam menindak praktik-praktik penipuan dan kejahatan siber lainnya yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital dan mengidentifikasi potensi penguatan regulasi serta penegakan hukum pidana untuk menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen di Indonesia.